Hadapi Ancaman Karhutla, BPBD Kalbar Perkuat Mitigasi dan Patroli Terpadu
- account_circle Admin
- calendar_month Rabu, 8 Jul 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PONTIANAK– Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat terus mematangkan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau 2026 melalui berbagai strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas instansi, meningkatkan pemantauan wilayah rawan, hingga menyiapkan dukungan operasi udara.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla yang berlaku sejak 2 Februari hingga 15 November 2026 sebagai dasar pelaksanaan berbagai langkah mitigasi di seluruh wilayah.
Ketua Satuan Tugas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan kesiapsiagaan menjadi prioritas utama agar potensi kebakaran dapat dicegah sejak dini sebelum meluas.
Menurutnya, BPBD bersama TNI, Polri, Manggala Agni, BMKG, serta BPBD kabupaten dan kota terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan kondisi lapangan. Pemanfaatan data satelit dan informasi cuaca juga dilakukan secara rutin untuk mendukung deteksi dini terhadap potensi munculnya titik panas.
Selain pemantauan berbasis teknologi, patroli terpadu terus digelar di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan BPBD, terdapat 355 desa dan kelurahan di 14 kabupaten/kota yang masuk kategori rawan sehingga menjadi fokus pengawasan selama musim kemarau.
BPBD juga menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membuka lahan tanpa pembakaran. Edukasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mengurangi risiko terjadinya kebakaran akibat aktivitas manusia.
Di sisi lain, kesiapan sumber daya juga terus diperkuat melalui pendataan personel, sarana, dan prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki seluruh BPBD kabupaten/kota. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap daerah mampu merespons secara cepat apabila terjadi kebakaran.
Memasuki periode kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026, BPBD bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BMKG menyiapkan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai salah satu upaya mengurangi potensi meluasnya kebakaran.
Selain OMC, dukungan armada udara berupa helikopter patroli dan helikopter water bombing juga dipersiapkan untuk mempercepat pemantauan sekaligus membantu proses pemadaman apabila terjadi kebakaran di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalimantan Barat, luas lahan yang terdampak kebakaran sepanjang Januari hingga 31 Mei 2026 mencapai 28.216,32 hektare. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah untuk memperkuat langkah pencegahan sejak awal musim kemarau.
Daniel menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla memerlukan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, Brigade Pengendalian Karhutla, dunia usaha, hingga masyarakat melalui Masyarakat Peduli Api (MPA), Desa Tangguh Bencana, relawan, serta tokoh masyarakat.
“Kami mengajak seluruh elemen untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat kerja sama dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Pencegahan sejak dini merupakan langkah paling efektif untuk menghindari terjadinya karhutla dalam skala besar,” ujar Daniel.
Melalui sinergi yang terus diperkuat tersebut, BPBD Kalbar berharap penanganan karhutla tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif sehingga dampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi dapat diminimalkan.
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar