BPBD Kalbar Perkuat Antisipasi Karhutla 2026, Daniel: Kolaborasi Jadi Kunci Cegah Kebakaran Mas
- account_circle Admin
- calendar_month Kamis, 9 Jul 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Satuan Tugas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalbar, Daniel, SE., S.Pd,
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PONTIANAK – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sendiri telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla sejak 2 Februari hingga 15 November 2026.
Ketua Satuan Tugas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalbar, Daniel, SE., S.Pd, mengatakan berbagai upaya telah dilakukan mulai dari penguatan koordinasi lintas sektor hingga peningkatan kesiapsiagaan personel dan peralatan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla sejak 2 Februari hingga 15 November 2026. Seluruh langkah pencegahan terus diperkuat agar potensi kebakaran dapat diminimalkan sejak dini,” kata Daniel.
Menurutnya, BPBD Kalbar bersama BPBD kabupaten/kota, TNI, Polri, Manggala Agni, dan BMKG terus melakukan penguatan koordinasi, pemantauan titik panas melalui data satelit dan BMKG, patroli terpadu di wilayah rawan, edukasi pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB), serta inventarisasi personel dan peralatan.
Saat ini, terdapat 355 desa dan kelurahan rawan karhutla yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat dan menjadi fokus pengawasan.
“Kami terus melakukan monitoring hotspot, patroli terpadu, edukasi kepada masyarakat, serta memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana agar respons di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan efektif,” ujarnya.
Daniel menambahkan, memasuki puncak musim kemarau pada Agustus hingga September 2026, sejumlah langkah strategis akan semakin dioptimalkan, termasuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bersama BNPB dan BMKG.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan operasi udara berupa helikopter patroli dan helikopter water bombing untuk mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran.
“Operasi Modifikasi Cuaca akan dioptimalkan saat puncak musim kemarau. Dukungan operasi udara, pengelolaan tata air di lahan gambut, hingga respons cepat dari seluruh satgas menjadi prioritas dalam upaya pengendalian karhutla tahun ini,” jelasnya.
Berdasarkan data BPBD, luas lahan yang terbakar di Kalimantan Barat selama periode Januari hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 28.216,32 hektare.
Untuk memperkuat upaya pencegahan, BPBD Kalbar juga mengembangkan sejumlah inovasi, di antaranya penguatan teknologi pemantauan titik panas, sinergi Operasi Modifikasi Cuaca bersama BNPB, BMKG dan Kementerian Kehutanan, pengerahan tiga helikopter patroli serta tiga helikopter water bombing, hingga penguatan komando Satgas Karhutla melalui Surat Keputusan Gubernur Kalbar.
Daniel menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh pihak.
“Pendekatan yang kami lakukan adalah kerja kolaboratif yang solid dengan prinsip koordinasi, komando, dan pelaksana. Seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, dunia usaha, relawan hingga masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan karhutla,” katanya.
Ia juga mengingatkan perusahaan perkebunan maupun pertambangan agar menjaga wilayah konsesinya, sementara masyarakat didorong untuk terus menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar melalui pemberdayaan kelompok masyarakat, Desa Tangguh Bencana (Destana), Masyarakat Peduli Api (MPA), tokoh adat, dan tokoh agama.
“Harapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, seluruh komponen masyarakat terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan integrasi, dan membangun kerja sama yang solid agar kejadian karhutla yang masif dapat dicegah,” tutup Daniel.
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar