Lonjakan Titik Panas Awal 2026, BPBD Kalbar Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla
- account_circle Admin
- calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sumber : BPBD Kalbar
YOKALBAR – Lonjakan jumlah titik panas (hotspot) di Kalimantan Barat pada awal 2026 menjadi alarm dini potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), tercatat sebanyak 1.575 hotspot tersebar di 14 kabupaten/kota sepanjang periode 1–30 Januari 2026.
Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan data tersebut menjadi dasar penguatan kesiapsiagaan di daerah, khususnya wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi.
Kabupaten Kubu Raya tercatat sebagai daerah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 502 titik. Disusul Kabupaten Sambas 255 titik, Mempawah 208 titik, dan Ketapang 164 titik. Sementara daerah lain mencatat jumlah hotspot bervariasi, dengan Kota Singkawang menjadi wilayah dengan temuan terendah.
“Sebaran hotspot ini menunjukkan potensi karhutla masih ada, terutama di wilayah dengan jumlah titik panas tinggi. Karena itu, pencegahan harus dilakukan sejak dini,” ujar Daniel.
Menurutnya, data hotspot tidak serta-merta berarti kebakaran, namun menjadi indikator penting untuk menentukan prioritas patroli, pengawasan, dan respons cepat di lapangan. BPBD Kalbar bersama TNI–Polri, Manggala Agni, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta relawan terus mengintensifkan patroli terpadu di wilayah rawan.
Selain upaya aparat, Daniel juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam pencegahan karhutla dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api di lingkungan sekitar.
“Pelibatan masyarakat sangat penting agar kebakaran tidak meluas,” katanya.
Dari sisi kesiapan kebijakan, saat ini Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan status siaga bencana akibat asap karhutla hingga 31 Desember 2026, sementara Kabupaten Ketapang menetapkan status siaga hingga 15 April 2026. BPBD Kalbar masih menunggu satu kabupaten lainnya untuk melengkapi persyaratan penetapan status siaga di tingkat provinsi.
“Status siaga provinsi akan mempermudah operasi lapangan secara lebih luas, termasuk pelibatan lintas instansi karena berkaitan dengan administrasi,” jelas Daniel.
Terkait kemungkinan penggunaan helikopter water bombing, BPBD Kalbar masih memantau perkembangan situasi. Selama kondisi dinilai masih dapat dikendalikan, penanganan karhutla difokuskan melalui operasi darat yang dimaksimalkan di wilayah rawan.
Meski belum seluruh daerah menetapkan status siaga, patroli dan pengawasan tetap berjalan sebagai langkah antisipasi untuk menekan risiko karhutla sejak awal tahun.
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar