Ketua KPU Kalbar Soroti Pentingnya Penguatan Partai Politik dan Masyarakat Sipil dalam Demokrasi
- account_circle Admin
- calendar_month 5 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PONTIANAK – Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Syarifuddin Budi, menilai penguatan peran partai politik, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan masyarakat sipil menjadi faktor utama dalam menciptakan demokrasi yang semakin matang dan berkualitas.
Pandangan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Dialog Demokrasi bertema “Peran Partai Politik, Ormas, dan Masyarakat Sipil dalam Mewujudkan Demokrasi yang Berkualitas” yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (30/6/2026).
Dalam pemaparannya, Syarifuddin menjelaskan bahwa demokrasi tidak cukup dimaknai sebagai proses memilih pemimpin melalui pemilu. Menurutnya, demokrasi harus dibangun melalui partisipasi masyarakat yang berkelanjutan, mulai dari memberikan masukan, mengawal jalannya pemerintahan, hingga melakukan evaluasi terhadap kebijakan publik.
“Penguatan infrastruktur partai politik, masyarakat sipil, dan ormas sangat penting dalam menghadirkan masyarakat yang siap berdemokrasi, memahami haknya sebagai warga negara, serta mengetahui apa yang harus dilakukan dalam setiap proses demokrasi, mulai dari menghadirkan kepemimpinan hingga mengawasi jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Ia mengatakan, partai politik memiliki fungsi strategis sebagai sarana pendidikan politik yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sementara itu, organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat sipil berperan memperkuat partisipasi publik sekaligus menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah.
Menurutnya, kualitas demokrasi akan semakin baik apabila seluruh elemen mampu menjalankan perannya secara seimbang. Partai politik bertugas menyiapkan kader dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sedangkan masyarakat sipil ikut memastikan proses pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan publik.
Syarifuddin menegaskan bahwa demokrasi tidak berhenti setelah pemimpin terpilih. Masyarakat tetap memiliki tanggung jawab untuk mendukung pembangunan melalui pengawasan, kritik yang membangun, serta partisipasi aktif dalam berbagai proses pengambilan kebijakan.
“Demokrasi bukan hanya soal melahirkan kepemimpinan, tetapi juga bagaimana masyarakat ikut mengisi pembangunan melalui dukungan, kritik, dan evaluasi. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik sehingga mampu menghadirkan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada masyarakat,” katanya.
Ia berharap forum dialog yang digelar Kesbangpol Kalbar dapat memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun budaya demokrasi yang sehat. Selain itu, partai politik diharapkan semakin optimal menjalankan fungsi pendidikan politik, organisasi kemasyarakatan mampu menjadi mitra strategis pemerintah, sementara masyarakat sipil semakin aktif mengawal penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Syarifuddin, sinergi seluruh unsur tersebut akan menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Kalimantan Barat sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar