Lewat Dialog Kesbangpol, Pemprov Komitmen Wujudkan Demokrasi yang Berkualitas di Kalbar

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Dialog Demokrasi bertema “Peran Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Masyarakat Sipil dalam Mewujudkan Demokrasi yang Berkualitas” di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (30/6/2026).

Kegiatan yang mempertemukan unsur pemerintah, partai politik, penyelenggara pemilu, akademisi, organisasi masyarakat, hingga tokoh masyarakat tersebut menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Kalimantan Barat.

Mewakili Gubernur Kalimantan Barat, Kepala Kesbangpol Provinsi Kalbar, Mohammad Bari, membuka secara resmi dialog tersebut. Ia menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh suksesnya penyelenggaraan pemilu, tetapi juga oleh keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Demokrasi yang baik lahir dari budaya dialog, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, serta partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan,” kata Bari.

Menurutnya, partai politik memiliki tanggung jawab sebagai sarana pendidikan politik sekaligus penyalur aspirasi masyarakat. Sementara organisasi kemasyarakatan berperan menjaga keharmonisan sosial, sedangkan masyarakat sipil, akademisi, tokoh adat, dan tokoh masyarakat menjadi pengawal nilai-nilai demokrasi agar tetap berjalan sesuai prinsip keadilan, keterbukaan, dan supremasi hukum.

Ia menilai keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang dimiliki Kalimantan Barat merupakan modal besar dalam membangun daerah. Karena itu, semangat toleransi, musyawarah, dan gotong royong harus terus dipelihara agar perbedaan tidak menjadi sumber konflik.

“Perbedaan adalah kekuatan untuk mencari solusi terbaik dalam pembangunan daerah, bukan alasan untuk terpecah,” ujarnya.

Bari berharap forum dialog tersebut tidak berhenti pada diskusi semata, tetapi mampu menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperkuat kualitas demokrasi dan kehidupan politik di daerah.

Menurutnya, Kesbangpol Kalbar akan terus menghadirkan ruang dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas politik sekaligus memperkuat iklim demokrasi yang sehat.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur politik melalui partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat sipil. Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

“Masyarakat tidak hanya berperan saat memilih pemimpin, tetapi juga harus aktif mengawal pemerintahan, memberikan kritik yang membangun, serta mengevaluasi jalannya pembangunan hingga memasuki siklus demokrasi berikutnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bari mengatakan demokrasi yang berkualitas akan tercipta apabila terdapat keseimbangan antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Dengan demikian, pemerintahan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Syarifuddin Budi, menegaskan penguatan infrastruktur politik, khususnya partai politik, masyarakat sipil, dan organisasi kemasyarakatan, menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang demokratis, cerdas, dan memahami hak serta kewajibannya sebagai warga negara.

Menurutnya, masyarakat tidak hanya perlu memahami perannya dalam memilih pemimpin, tetapi juga harus mampu mengawal jalannya pemerintahan, memberikan kritik yang konstruktif, serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan hingga memasuki siklus demokrasi berikutnya.

“Penguatan infrastruktur partai politik, masyarakat sipil, dan ormas sangat penting dalam menghadirkan masyarakat yang siap berdemokrasi, memahami haknya sebagai warga negara, serta mengetahui apa yang harus dilakukan dalam setiap proses demokrasi, mulai dari menghadirkan kepemimpinan hingga mengawasi jalannya pemerintahan,” ujarnya.

Ia menegaskan, hakikat demokrasi tidak berhenti pada proses pemilihan umum untuk melahirkan pemimpin di tingkat nasional maupun daerah. Demokrasi juga harus diisi dengan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan, memberikan kritik yang membangun, sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintah.

“Demokrasi bukan hanya soal melahirkan kepemimpinan, tetapi juga bagaimana masyarakat ikut mengisi pembangunan melalui dukungan, kritik, dan evaluasi. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik sehingga mampu menghadirkan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, sinergi seluruh elemen tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat kualitas demokrasi di Kalimantan Barat sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dialog Demokrasi tersebut menghadirkan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Syarifuddin Budi, dan Akademisi FISIP Universitas Tanjungpura, Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, sebagai narasumber.

Kegiatan juga dihadiri perwakilan Komisi Informasi Kalimantan Barat, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, serta peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Barat.