BREAKING NEWS
light_mode
Tag Terpopuler
Beranda » Ekonomi » Tersus Disegel KKP, Ketua Komisi III DPRD Kalbar Minta APH Selidiki dan Audit Operasional WHW AR di Ketapang

Tersus Disegel KKP, Ketua Komisi III DPRD Kalbar Minta APH Selidiki dan Audit Operasional WHW AR di Ketapang

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 15 Mei 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

Yokalbar PONTIANAK – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Barat, Syarif Amin Muhammad Assegaf, meminta operasional terminal khusus (tersus) milik WHW AR di Kabupaten Ketapang yang disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diaudit secara menyeluruh.

Menurut Amin, audit diperlukan untuk menghitung potensi kerugian negara akibat dugaan operasional ilegal yang disebut telah berlangsung cukup lama.
“Perlu dilakukan audit dan dikembalikan ke kas negara. Artinya mereka harus diaudit,” kata Amin, Jumat (15/5/2026).

Ia menilai persoalan tersebut tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelanggaran administratif. Jika ditemukan aktivitas yang melampaui izin yang dimiliki perusahaan, maka hal itu dinilai berpotensi merugikan negara.

“Melampaui izin yang dimiliki, itu juga bentuk merugikan negara. Harus ada sanksi lainnya,” ujarnya.

Amin juga menyatakan dukungannya terhadap langkah KKP yang melakukan penyegelan terhadap tersus tersebut. Menurut dia, tindakan itu merupakan bagian dari penegakan aturan terhadap aktivitas usaha yang diduga tidak sesuai ketentuan.

“Kita setuju mendukung tindakan KKP,” katanya.

Selain menyoroti potensi kerugian negara, Komisi III DPRD Kalbar juga meminta adanya penelusuran terkait kewajiban perusahaan terhadap daerah, termasuk pajak dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Ia meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait bertindak objektif dalam menangani persoalan tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya kerugian negara maupun daerah akibat operasional tersus ilegal.

“APH sebagai ujung tombak penegakan aturan harus objektif,” katanya.

Amin menegaskan Kalimantan Barat terbuka terhadap investasi. Namun, ia mengingatkan setiap investor wajib mematuhi aturan dan memperhatikan dampak terhadap masyarakat serta lingkungan.

“Jangan sampai hanya mengeruk kekayaan alam tanpa peduli masyarakat dan lingkungan,” pungkasnya.

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ruang Digital SMP 5 Dilengkapi 25 laptop, perangkat Interactive Flat Panel (IFP), serta jaringan internet stabil

    Ruang Digital SMP 5 Dilengkapi 25 laptop, perangkat Interactive Flat Panel (IFP), serta jaringan internet stabil

    • calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    YOKALBAR -Sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta kembali terwujud dalam penguatan pendidikan berbasis teknologi di Kalimantan Barat. Ruang Digital Bersama resmi dihadirkan di SMP Negeri 5 Sungai Ambawang sebagai lokasi kedua di Pulau Kalimantan setelah program serupa berjalan di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Syarif […]

  • BPJS Kesehatan Apresiasi Kota Singkawang atas Capaian Universal Health Coverage

    BPJS Kesehatan Apresiasi Kota Singkawang atas Capaian Universal Health Coverage

    • calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    YOKALBAR, SINGKAWANG – BPJS Kesehatan menyerahkan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kepada Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Singkawang dalam mewujudkan jaminan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat. Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung pada Senin (9/2) dan diserahkan langsung oleh Elsa Novelia, Deputi Direksi Wilayah IV BPJS Kesehatan. Penghargaan ini diberikan […]

  • Tabrakan Beruntun Dua Bus Damri dan Truk di Tayan Hilir, Sopir Truk Tewas, Belasan Penumpang Luka-luka

    Tabrakan Beruntun Dua Bus Damri dan Truk di Tayan Hilir, Sopir Truk Tewas, Belasan Penumpang Luka-luka

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Tabrakan Beruntun Dua Bus Damri dan Truk di Tayan Hilir, Sopir Truk Tewas, Belasan Penumpang Luka-luka Yokalbar SANGGAU – Jalur penghubung Tayan Hilir–Sanggau berubah menjadi lintasan maut. Kecelakaan lalu lintas beruntun melibatkan dua unit bus Damri dan satu unit truk terjadi di Jalan Raya Tayan Hilir–Sanggau, Dusun Tenggayong, Desa Cempedak, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, […]

  • Imigrasi Gandeng KPK untuk Pembenahan Instansi

    Imigrasi Gandeng KPK untuk Pembenahan Instansi

    • calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    SURABAYA – Direktorat Jenderal Imigrasi menghadirkan Kepala Satuan Tugas Program Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nensi Natalia, untuk memberikan pembekalan penguatan integritas kepada jajaran internal keimigrasian dalam rangka pembenahan instansi. Kehadiran perwakilan KPK ini menjadi agenda utama dalam Sosialisasi Penguatan Kepatuhan Internal Terintegrasi yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu s.d. Jumat (1 […]

  • Pemprov Kalbar Gelontorkan Lebih 1 Miliar Rupiah Tanggung Sebagian Biaya Lokal Jemaah Haji

    Pemprov Kalbar Gelontorkan Lebih 1 Miliar Rupiah Tanggung Sebagian Biaya Lokal Jemaah Haji

    • calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Yokalbar PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan penjelasan resmi terkait komponen biaya tambahan (biaya lokal) dalam penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1447 H/2026 M. Penjelasan ini merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat, khususnya bagi calon jemaah haji asal Kalimantan Barat. Dalam penyelenggaraan ibadah haji, selain Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, […]

  • Dirjen Imigrasi Minta Jajaran Fokus Kerja dan Hilangkan Budaya Kerja Lama yang Tidak Patut

    Dirjen Imigrasi Minta Jajaran Fokus Kerja dan Hilangkan Budaya Kerja Lama yang Tidak Patut

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    YOKALBAR, JAKARTA — Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko mengimbau seluruh jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi untuk melaksanakan langkah konkret (action plan) dalam rangka meningkatkan integritas pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan melalui pengarahan kepada seluruh petugas Imigrasi di seluruh Indonesia dan Atase Imigrasi di Perwakilan RI, yang dilaksanakan secara hybrid di Aula Ditjen Imigrasi, Selasa (09/06/2026). […]

expand_less