CSR Mitra Pembangunan, Norsan Dorong Perusahaan Fokus Tingkatkan IPM dan Infrastruktur Kalbar
- account_circle Admin
- calendar_month Jumat, 10 Jul 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
YOKALBAR Jakarta – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalbar untuk mengarahkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSBLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Norsan usai menghadiri peluncuran Forum TSBLP/CSR yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (9/7/2026) malam.
Menurut Norsan, sejumlah perusahaan telah menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan Kalimantan Barat melalui berbagai program CSR yang selaras dengan kebutuhan daerah.
“Alhamdulillah tadi dari beberapa perusahaan sudah menyampaikan komitmennya untuk membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui program CSR mereka,” ujarnya.
Norsan menegaskan, ada tiga sektor utama yang menjadi prioritas dalam penyaluran CSR perusahaan, yakni pendidikan, penanganan stunting, dan pembangunan infrastruktur.
“Sektor yang pertama adalah pendidikan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita. Kemudian stunting, dan yang tidak kalah penting adalah infrastruktur. Dengan infrastruktur yang baik, pertumbuhan ekonomi kita akan meningkat,” katanya.
Ia menilai kontribusi dunia usaha sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Melalui sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau masyarakat secara luas.
Terkait pengawasan pelaksanaan CSR, Norsan mengatakan pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan secara langsung melalui perangkat daerah dan instansi terkait agar program yang dijalankan perusahaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita melakukan pengawasan langsung kepada perusahaan melalui dinas dan instansi terkait untuk melihat sejauh mana pelaksanaan CSR yang diserahkan kepada daerah,” jelasnya.
Mengenai regulasi CSR, Norsan menilai pelaksanaannya saat ini telah memiliki dasar hukum yang jelas. Ia menegaskan bahwa semangat CSR sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pemanfaatan sumber daya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurutnya, tujuan utama dari pelaksanaan CSR adalah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan maupun masyarakat Kalimantan Barat secara umum.
Dalam forum tersebut, Norsan juga mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang selama ini telah berkontribusi melalui berbagai program sosial dan pembangunan. Meski demikian, ia mengakui tingkat kontribusi setiap perusahaan masih beragam.
“Ada perusahaan yang sudah maksimal, ada yang masih setengah maksimal, dan ada juga yang kontribusinya masih minim. Mudah-mudahan ke depan semakin meningkat,” ujarnya.
Gubernur juga mengajak seluruh perusahaan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan daerah dengan mendorong para karyawan membuka rekening di Bank Kalbar sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan bank milik daerah.
Pemerintah Provinsi Kalbar akan menyusun daftar program prioritas TSBLP Tahun Anggaran 2027 berdasarkan usulan perangkat daerah. Program tersebut mencakup berbagai sektor strategis, antara lain pertambangan, perkebunan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemerintahan desa, hingga pembangunan infrastruktur dasar.
Menurut Ria Norsan, pelaksanaan CSR tidak hanya berorientasi pada kegiatan sosial seremonial, tetapi harus diarahkan pada pembangunan yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Norsan berharap Forum TSBLP/CSR menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan Kalbar yang berkelanjutan, terutama pada sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan daerah.
Di dalam kegiatan ini, juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, disaksikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni serta para bupati dan wali kota se-Kalbar.
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar