BREAKING NEWS
light_mode
Tag Terpopuler
Beranda » Kalbar » Tjhai Chui Mie Ingatkan Sektor Layanan Publik Jauhi Korupsi

Tjhai Chui Mie Ingatkan Sektor Layanan Publik Jauhi Korupsi

  • account_circle Admin
  • calendar_month 2 jam yang lalu
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

Yokalbar Singkawang – Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, yang membuka langsung acara tersebut memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Perumda AMGP. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam pelayanan publik yang tidak boleh sekadar menjadi slogan semata.

Apresiasi ini bukan tanpa alasan, sebab Perumda Air Minum Gunung Poteng (AMGP) Kota Singkawang menggelar kegiatan capacity building bertajuk “Membangun Budaya Integritas Melalui Pencegahan Gratifikasi dan Korupsi” di Basement Kantor Wali Kota Singkawang, Kamis (25/6/2026).

Langkah ini diambil sebagai upaya nyata perusahaan daerah dalam memperkuat tata kelola yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik rasuah sejak dini.

“Integritas adalah harga diri yang harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Jika integritas ini baik, kepercayaan masyarakat akan tumbuh dan menjadi modal utama kita dalam memberikan pelayanan,” ujar Tjhai Chui Mie.

Ia juga mengingatkan seluruh aparatur untuk mewaspadai tindakan-tindakan kecil yang kerap dianggap lumrah di masyarakat, seperti pemberian “uang rokok” atau “uang terima kasih”. Menurutnya, kebiasaan kecil tersebut merupakan celah awal terciptanya praktik korupsi yang lebih besar.

“Korupsi tidak lahir langsung dalam jumlah besar, semua berawal dari hal-hal kecil. Bentengi diri dengan integritas moral, tolak segala bentuk gratifikasi, serta tingkatkan budaya transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.

Direktur Perumda AMGP Kota Singkawang, Suriandi, menjelaskan bahwa agenda capacity building ini merupakan tindak lanjut konkret dari hasil evaluasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang dirilis oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Kalimantan Barat.

“Rekomendasi dari BPKP meminta kami memperkuat kapasitas SDM dan tata kelola perusahaan. Kegiatan ini bertujuan membangun budaya kerja yang bersih sekaligus mencegah gratifikasi, pungutan liar (pungli), maupun korupsi di lingkungan internal,” kata Suriandi.

Untuk memastikan materi pencegahan tersampaikan dengan baik, Perumda AMGP menghadirkan narasumber dari berbagai unsur penegak hukum dan pengawas, mulai dari Polres Singkawang, Kejaksaan Negeri Singkawang, BPKP Provinsi Kalimantan Barat, hingga LSM Fatwa Langit.

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakil Gubernur Berangkatkan 1210 Peserta Mudik Gratis

    Wakil Gubernur Berangkatkan 1210 Peserta Mudik Gratis

    • calendar_month Rabu, 18 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    YOKALBAR PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Krisantus Kurniawan, melepas keberangkatan 1.210 peserta program Mudik Khatulistiwa Gratis 2026 menuju 12 kabupaten/kota di Kalimantan Barat, Rabu pagi (18/3/2026), di Halaman Kantor Gubernur Kalbar. Program itu menjadi upaya Pemerintah Provinsi Kalbar bersama Forkopimda untuk menyediakan akses mudik yang aman, terjangkau, dan terkoordinasi bagi masyarakat menjelang […]

  • Pemprov Kalbar Proses Anggaran Gaji 924 PPPK Paruh Waktu, Pembayaran Januari–Maret 2026 Segera Dicairkan

    Pemprov Kalbar Proses Anggaran Gaji 924 PPPK Paruh Waktu, Pembayaran Januari–Maret 2026 Segera Dicairkan

    • calendar_month Minggu, 1 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    YOKALBAR– Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kalbar tengah memproses pengajuan anggaran untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemprov Kalbar. Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, mengatakan anggaran yang diajukan tersebut diperuntukkan bagi pembayaran gaji PPPK paruh […]

  • Eksportir Rotan Ilegal Senilai Rp2,9 Miliar Tujuan Tiongkok Mangkir dari Pemeriksaan

    Eksportir Rotan Ilegal Senilai Rp2,9 Miliar Tujuan Tiongkok Mangkir dari Pemeriksaan

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    YOKALBAR PONTIANAK – Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar) meningkatkan penanganan kasus dugaan ekspor rotan ilegal senilai Rp2,9 miliar yang ditujukan ke Tiongkok ke tahap penyidikan. Langkah tegas ini diambil setelah eksportir yang tercantum dalam dokumen, PT ESP, mangkir dari pemeriksaan fisik barang. Kepala Kanwil Bea Cukai Kalbagbar, Muhammad Lukman, menjelaskan bahwa […]

  • Direktur Bank Kalbar, Rokidi yang menyatakan penurunan TKD justru membuka peluang pembiayaan bagi bank daerah untuk membantu pemerintah kabupaten dan kota dalam menjaga kesinambungan pembangunan.

    Bank Kalbar Fokuskan Pinjaman Daerah di 2026, Targetkan Lebih dari Rp600 Miliar

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    YOKALBAR Pontianak – Bank Kalbar memprioritaskan skema pinjaman daerah sebagai strategi utama ekspansi kredit pada 2026, seiring menurunnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Bank Kalbar, Rokidi yang menyatakan penurunan TKD justru membuka peluang pembiayaan bagi bank daerah untuk membantu pemerintah kabupaten dan kota dalam menjaga kesinambungan pembangunan. […]

  • GUBERNUR RIA NORSAN TEGASKAN KOMITMEN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

    GUBERNUR RIA NORSAN TEGASKAN KOMITMEN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

    • calendar_month Minggu, 15 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

      Yokalbar DENPASAR – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M.,M.H., menghadiri pertemuan strategis yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Aula Bima BPK Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi serta tata kelola keuangan daerah, khususnya bagi wilayah Indonesia bagian barat dan tengah. Anggota VI BPK […]

  • Dirjen Imigrasi Paparkan Tiga Pilar Nasional Penguatan Perbatasan Indonesia di Forum DGICM 2026

    Dirjen Imigrasi Paparkan Tiga Pilar Nasional Penguatan Perbatasan Indonesia di Forum DGICM 2026

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    SIEM REAP, KAMBOJA – Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, Hendarsam Marantoko, memaparkan tiga pilar strategi nasional keimigrasian dalam forum The 29th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) yang berlangsung pada 23–25 Juni 2026 di Siem Reap, Kamboja. Strategi ini menitikberatkan pada penguatan pemeriksaan perbatasan, […]

expand_less