Ria Norsan Tegaskan Pentingnya Dialog Tripartit
- account_circle Admin
- calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
YOKALBAR PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, menegaskan pentingnya penguatan dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan buruh serta menciptakan hubungan industrial yang adil dan harmonis di Kalimantan Barat.
Komitmen tersebut disampaikan saat menerima audiensi pimpinan serikat pekerja dan buruh se-Kalimantan Barat di Ruang Rapat Arwana Kantor Gubernur, Rabu (29/4/2026), yang membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan mulai dari upah, PHK sepihak, hingga kepastian status kerja.
Hadir dalam pertemuan tersebut Koordinator Aliansi Serikat Buruh Kalbar Suherman (Ketua Korwil KSBSI Kalbar), Agus Caniago (DPD SPKO Kalbar), Andi Syafii (DPW Sarbumusi Kalbar), serta Roni M. Panjaitan, (Ketua Wilayah Barisan Pekerja Nusantara Kalbar).
Dalam audiensi tersebut, aliansi buruh menyampaikan delapan poin aspirasi utama, yakni: penyesuaian kenaikan upah, penghapusan sistem kontrak dan outsourcing, jaminan sosial dan kesehatan, penolakan PHK sepihak, penguatan K3, optimalisasi LKS Tripartit, pembatasan hak berserikat, serta isu strategis lainnya terkait kesejahteraan buruh.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen menindaklanjuti setiap aspirasi secara terukur dan berlandaskan regulasi.
Ia menjelaskan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan indikator utama seperti inflasi, gini ratio, dan pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“UMP Kalimantan Barat saat ini berada di kisaran Rp3.050.000. Ini merupakan komitmen pemerintah untuk terus mengupayakan kesejahteraan pekerja secara bertahap,” jelasnya.
Gubernur juga menyoroti persoalan keterlambatan pembayaran upah dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang masih terjadi di sejumlah sektor. Ia menegaskan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban tersebut.
“Saya selalu mengingatkan, bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Bahkan di lingkungan kantor Gubernur, saya rutin mengecek tenaga outsourcing setiap tanggal 5 untuk memastikan hak mereka terpenuhi,” tegasnya.
Terkait hubungan industrial, Gubernur mengakui masih adanya praktik PHK sepihak serta ketidakpatuhan sebagian perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan.
“Kita melihat ada perusahaan yang patuh, namun ada juga yang masih abai terhadap hak pekerja. Ini menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya mekanisme pembinaan yang humanis dalam dunia kerja, termasuk penerapan tahapan Surat Peringatan (SP) sebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja.
“Secara manusiawi harus ada proses, mulai dari SP1, SP2, hingga langkah tegas. Jangan sampai pekerja selalu berada dalam ketakutan,” tambahnya.
Selain itu, Gubernur mendorong transparansi dalam jenjang karier dan status kepegawaian. Ia meminta perusahaan untuk memberikan kepastian bagi pekerja yang telah mengabdi dalam jangka waktu tertentu.
“Jika sudah bekerja lebih dari tiga tahun dan menunjukkan kinerja baik, seharusnya diangkat menjadi pegawai tetap. Jangan terus-menerus berada dalam ketidakpastian,” tegasnya.
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar