Kesbangpol Kalbar Perkuat Kapasitas Parpol dan Tertib Pengelolaan Bantuan Keuangan

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Kegiatan Pembinaan Partai Politik Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan tersebut menjadi forum untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas kelembagaan partai politik, khususnya terkait pelaksanaan fungsi politik serta pengelolaan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mewakili Gubernur Kalbar, Asisten II Setda Provinsi Kalbar, Heronimus Hero, mengatakan partai politik memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi, tidak hanya sebagai peserta pemilihan umum, tetapi juga dalam pendidikan politik masyarakat, kaderisasi, penyaluran aspirasi, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Menurutnya, demokrasi yang berkualitas perlu didukung kelembagaan partai politik yang kuat, tertib, transparan, akuntabel, serta mampu menjalankan fungsi politik secara bertanggung jawab.

“Pembinaan partai politik harus dipandang sebagai bagian dari investasi demokrasi. Semakin baik kapasitas kelembagaan partai politik, semakin besar pula kontribusinya terhadap terciptanya pemerintahan yang demokratis, masyarakat yang tertib, serta pembangunan daerah yang partisipatif,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBD menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian bersama.

Bantuan keuangan tersebut, kata Heronimus, bukan sekadar dukungan anggaran, tetapi merupakan bagian dari kebijakan negara untuk memperkuat sistem dan kelembagaan partai politik sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Karena itu, ia meminta pengurus partai politik, khususnya sekretaris dan bendahara, memiliki pemahaman yang sama mengenai tata cara pengajuan, penyaluran, penggunaan, pencatatan hingga penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan.

Heronimus juga mengapresiasi pengelolaan bantuan keuangan partai politik di Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2025, partai politik di Provinsi Kalimantan Barat telah menyajikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Capaian ini tentu harus kita pertahankan dan terus kita tingkatkan,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa tertib administrasi tidak hanya sebatas terpenuhinya dokumen pertanggungjawaban. Penggunaan bantuan keuangan harus memberikan manfaat bagi penguatan kelembagaan partai, pendidikan politik, kaderisasi, serta peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang untuk menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pemilu, aparat pengawasan, dan partai politik.

“Sinergi tersebut penting agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan serta agar setiap tahapan pengelolaan bantuan keuangan dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Sementara itu, panitia kegiatan mengatakan, kegiatan pembinaan tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Kesbangpol untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kualitas kelembagaan partai politik.

Adapun tujuan kegiatan yakni meningkatkan pemahaman partai politik serta memperkuat tertib administrasi penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan kesamaan pemahaman antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pemilu, serta pengurus partai politik mengenai mekanisme pengajuan, penyaluran, penggunaan, pencatatan, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik,” kata panitia.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi forum koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan partai politik dalam rangka memperkuat kelembagaan, meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat, serta membangun kehidupan demokrasi yang semakin berkualitas di Kalimantan Barat.

Peserta kegiatan terdiri dari sekretaris dan bendahara pengurus partai politik tingkat Provinsi Kalimantan Barat, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau pejabat yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Kalbar mendorong agar partai politik tidak hanya memenuhi aspek administratif dalam pengelolaan bantuan keuangan, tetapi juga memperkuat fungsi kelembagaan dan pendidikan politik sebagai bagian dari pembangunan demokrasi di daerah.