Dibantu Kejaksaan Negeri Singkawang dan ATR-BPN, Kelenteng Berusia Ratusan Tahun Kini Miliki Sertifikat Tanah dan Bangunan
- account_circle Admin
- calendar_month 0 menit yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
YOKALBAR SINGKAWANG – Kelenteng berusia ratusan tahun yakni Kelenteng Shak Si Miau Singkawang (Yayasan Batu Singa Jaya) akhirnya kini memiliki kepastian hukum atas tanah dan bangunannya.
Yang mana Kejaksaan Negeri Singkawang bersama ATR-BPN dan Kemenag Singkawang menyerahkan sertifikat rumah ibadah elektronik untuk Kelenteng Shak Si Miau di Aula Kejaksaan Negeri setempat, Rabu (11/11/2026).
Momen penyerahan sertifikat ini berlangsung dengan penuh haru dan syukur. Kelenteng yang menjadi salah satu ikon sejarah dan toleransi di Kota Singkawang ini akhirnya mendapatkan pengakuan resmi dari negara, setelah selama ratusan tahun berdiri dan menjadi tempat ibadah bagi masyarakat Tionghoa di Singkawang.
Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang, Imang Job Marsudi mengatakan, hal ini bisa terwujud karena adanya sinergi antara Kejaksaan, ATR-BPN, Kemenag, Pemkot dan yayasan atau pengelola kelenteng.
Sinergi ini menjadi kunci utama. Tanpa kekompakan antar instansi, proses pengurusan sertifikat yang cukup panjang dan membutuhkan banyak dokumen tentu tidak akan bisa berjalan semudah dan secepat ini.
“Kita semuanya kompak dan bersatu untuk bersama-sama mengurus segala persyaratan untuk penerbitan sertifikat kelenteng yang sudah berusia ratusan tahun tersebut,” kata Kejari.
Pernyataan tersebut menggambarkan betapa pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Kejaksaan yang mengawal dari sisi hukum, ATR-BPN yang mengurus penerbitan sertifikat, Kemenag yang mengurus legalitas rumah ibadah, Pemkot melalui camat dan lurah yang membantu kelengkapan administrasi di lapangan, hingga yayasan pengelola kelenteng yang proaktif menyiapkan dokumen, semua bergerak dalam satu tujuan yang sama.
Sampai saat ini, pihaknya sudah menerbitkan sebanyak 5 sertifikat rumah ibadah dan pemakaman di Kota Singkawang.
Capaian ini tentu menjadi prestasi yang membanggakan. Karena sertifikat bukan sekadar kertas, tetapi jaminan kepastian hukum yang melindungi rumah ibadah dari potensi sengketa tanah di masa depan.
“Dengan adanya sertifikat, pengelola rumah ibadah bisa lebih tenang dalam melakukan perawatan, renovasi, hingga pengembangan kelenteng ke depannya,” ungkapnya.
Sementara 15 sertifikat lainnya akan menyusul, karena sampai saat ini masih dalam proses di ATR-BPN.
Artinya, masih ada 15 rumah ibadah dan pemakaman lainnya di Kota Singkawang yang sedang diperjuangkan sertifikatnya. Program ini terus berjalan dan tidak berhenti hanya sampai di Kelenteng Shak Si Miau saja.
“Belasan sertifikat ini akan kita serahkan sebelum akhir tahun 2026,” ujarnya.
Target tersebut menjadi komitmen nyata dari Kejaksaan Negeri Singkawang bersama ATR-BPN dan Kemenag untuk menuntaskan seluruh pengurusan sertifikat rumah ibadah di Kota Singkawang sebelum tahun 2026 berakhir.
Harapannya, di tahun baru nanti, semua rumah ibadah di Singkawang sudah memiliki kepastian hukum yang jelas.
Sementara Pengurus Kelenteng Shak Si Miau Singkawang, Liau Lhi Chin mengatakan, jika kelenteng yang dikelolanya sudah berusia 300 tahun.
Usia 300 tahun bukanlah usia yang sebentar. Kelenteng ini sudah menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Kota Singkawang, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi.
Kelenteng ini sudah menjadi bagian dari identitas Kota Singkawang sebagai kota yang toleran, kota yang majemuk, dan kota yang menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama.
“Saya sangat berterima kasih kepada Kejaksaan, ATR-BPN, Kemenag, Camat dan Lurah yang sudah membantu kami untuk mengeluarkan sertifikat,” katanya.
Ia juga mengaku dalam persiapan dokumen yang diperlukan sama sekali tidak ada permasalahan.
“Sehingga sertifikat kelenteng bisa diterbitkan dan diserahkan pada hari ini,” ujarnya.
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar