Rakernas SAPMA Pemuda Pancasila Kalbar Soroti Rencana PLTN, Investasi, Hingga Pembangunan Berkeadilan

Yokalbar– Pengurus Wilayah Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (PW SAPMA PP) Kalimantan Barat menyoroti sejumlah isu strategis pembangunan daerah, mulai dari investasi, hilirisasi industri, pemerataan infrastruktur, hingga rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Isu tersebut menjadi bagian dari tujuh pilar strategis yang disampaikan delegasi Kalimantan Barat dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SAPMA Pemuda Pancasila 2026 di Tavia Heritage Hotel, Jakarta, pada 6–8 November 2026.

Ketua PW SAPMA PP Kalimantan Barat, Taufik Sirajuddin, mengatakan percepatan pembangunan dan masuknya investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah.

Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau besarnya investasi, tetapi juga perlu memperhatikan pemerataan manfaat, kesempatan bagi tenaga kerja lokal, dan keberlanjutan lingkungan.

“Pembangunan nasional di daerah tidak boleh hanya indah di atas kertas laporan, tetapi harus dirasakan manfaatnya secara nyata oleh rakyat,” tegas Taufik.

Ia menyampaikan bahwa SAPMA Kalbar ingin mengambil peran dalam mengawal kebijakan pembangunan melalui kajian, penguatan kapasitas kader, serta dialog konstruktif dengan berbagai pihak.

Soroti Rencana PLTN dan Transisi Energi di Kalbar

Salah satu isu yang mendapat perhatian SAPMA Kalbar adalah arah kebijakan energi, termasuk wacana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat.

Taufik menilai pengembangan sumber energi baru perlu dibarengi kajian yang matang, khususnya terkait kesesuaian tata ruang, daya dukung lingkungan, dan keselamatan masyarakat.

SAPMA Kalbar juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar masyarakat dapat memahami manfaat, risiko, serta konsekuensi jangka panjang dari setiap rencana pembangunan infrastruktur energi.

Dalam pandangan organisasi tersebut, upaya mewujudkan kemandirian energi perlu berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.

Karena itu, SAPMA Kalbar mendorong agar setiap tahapan perencanaan kebijakan energi dilakukan secara transparan dan berdasarkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain sektor energi, SAPMA Kalbar juga menyoroti pentingnya transformasi ekonomi daerah.

Taufik mendorong pengembangan industri pengolahan atau hilirisasi agar perekonomian Kalimantan Barat tidak hanya bergantung pada kegiatan pengambilan dan penjualan sumber daya alam mentah.

Menurut Taufik, generasi muda perlu dipersiapkan untuk mengambil bagian dalam perubahan struktur ekonomi tersebut melalui peningkatan keterampilan, penguasaan teknologi, dan kompetensi industri.

Dengan demikian, masuknya investasi diharapkan dapat membuka kesempatan kerja dan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat lokal.

Taufik mengatakan SAPMA Kalbar juga menilai pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan penting, terutama untuk memperkuat konektivitas wilayah dan mengurangi kesenjangan antardaerah.

Pembangunan jalan, akses layanan dasar, dan sarana pendukung kegiatan ekonomi dinilai perlu menjangkau kawasan yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas, termasuk wilayah pedalaman dan perbatasan.

Dalam Rakernas tersebut, PW SAPMA PP Kalbar menyampaikan tujuh pilar yang menjadi arah perhatian organisasi dalam mengawal pembangunan daerah.

Ketujuh pilar itu mencakup transformasi ekonomi dan penguatan sektor produktif; kedaulatan energi dan transisi energi baru terbarukan; penjagaan kebinekaan dan toleransi; peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta Indeks Pembangunan Pemuda (IPP); pemerataan infrastruktur; perlindungan lingkungan; dan penguatan kapasitas intelektual kader.

Di bidang sosial, SAPMA Kalbar menekankan pentingnya menjaga toleransi dan kebinekaan di tengah keberagaman masyarakat Kalimantan Barat.

Organisasi tersebut juga menyatakan penolakan terhadap penggunaan politik identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Sementara dalam pembangunan sumber daya manusia, SAPMA Kalbar mendorong pemerataan akses pendidikan, kesehatan, serta ruang pengembangan diri bagi generasi muda hingga ke wilayah pelosok.

Pemuda Jangan Hanya Jadi Penonton

Taufik menegaskan bahwa pelajar dan mahasiswa perlu memiliki kemampuan memahami persoalan pembangunan secara menyeluruh.

Menurutnya, kader organisasi kepemudaan tidak cukup hanya aktif dalam kegiatan organisasi, tetapi juga perlu menguasai data dan memiliki kemampuan menyampaikan gagasan yang dapat menjadi masukan bagi kebijakan publik.

Ia mendorong penguatan kapasitas akademis kader, termasuk pemahaman mengenai tata ruang, ekonomi, dan persoalan sosial.

“PW SAPMA PP Kalimantan Barat siap mengambil peran sebagai katalisator utama, memastikan pemuda tidak sekadar menjadi penonton, melainkan pemegang kemudi kedaulatan di tanah kelahirannya sendiri,” ujarnya.

Melalui Rakernas SAPMA Pemuda Pancasila 2026, PW SAPMA PP Kalbar menyatakan komitmennya untuk menyelaraskan program organisasi dengan agenda pembangunan nasional, sekaligus memperjuangkan agar kepentingan masyarakat daerah tetap menjadi perhatian.

Taufik berharap konsolidasi pelajar dan mahasiswa di Kalimantan Barat dapat menghasilkan kontribusi yang lebih konkret, terutama melalui pengembangan kapasitas generasi muda dan keterlibatan dalam pembahasan isu-isu pembangunan daerah.