1 Tahun Kepemimpinan Ria Norsan–Krisantus, Pemprov Kalbar Perkuat IKU dan IKD

1 Tahun Kepemimpinan Ria Norsan–Krisantus, Pemprov Kalbar Perkuat IKU dan IKD

YoKalbar Pontianak — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terukur, dan berorientasi hasil melalui penguatan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Momentum ini bertepatan dengan genap satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan pada 20 Februari 2026, yang dijadikan sebagai titik evaluasi sekaligus penguatan arah pembangunan daerah.

“Menjelang satu tahun masa jabatan ini, kami memastikan seluruh program pembangunan berjalan terukur, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. IKU dan IKD menjadi instrumen utama dalam mengawal pembangunan Kalimantan Barat,” kata Ria Norsan.

Ia menegaskan indikator kinerja tidak hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan, tetapi pedoman kerja seluruh perangkat daerah agar pembangunan lebih efektif dan berdampak.

Selama satu tahun kepemimpinan, sejumlah indikator strategis pembangunan menunjukkan capaian positif. Pada sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tercatat sebesar 5,39 persen, melampaui angka nasional 5,11 persen.

Dari sisi kesejahteraan sosial, angka kemiskinan turun dari 6,16 persen pada Maret menjadi 5,97 persen pada September. Tingkat Pengangguran Terbuka juga menurun dari 4,82 persen pada Agustus menjadi 4,63 persen pada November. Secara nasional pada 2025, angka kemiskinan tercatat 7,46 persen dan tingkat pengangguran 4,85 persen.

Ketimpangan pendapatan tetap terjaga dengan Gini Rasio menurun dari 0,316 pada Maret menjadi 0,308 pada September, lebih rendah dibandingkan angka nasional 0,375. Pemprov Kalbar juga memperkuat pembangunan perdesaan dengan capaian persentase desa mandiri sebesar 51,07 persen.

Pada sektor pangan, Indeks Ketahanan Pangan mencapai 71,52. Sementara pada pembangunan sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Pemuda berada di angka 62,21.

Di bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun tercatat 8,07 tahun dan harapan lama sekolah mencapai 12,69 tahun. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat berada pada angka 31,16.

Kualitas kesehatan masyarakat juga meningkat dengan usia harapan hidup mencapai 74,28 tahun. Prevalensi stunting pada balita berada di angka 14 persen dan terus ditekan melalui intervensi lintas sektor.

Pada sektor perumahan, akses rumah tangga terhadap hunian layak mencapai 74,26 persen, meski peningkatannya masih menjadi perhatian. Dari sisi tata kelola digital, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai 3,89, melampaui target 3,82 dengan predikat sangat baik.

Komitmen transparansi juga membuahkan hasil melalui penghargaan keterbukaan informasi publik tingkat nasional dengan masuk 10 besar provinsi serta nilai tertinggi di wilayah Kalimantan.

Krisantus Kurniawan menyebut tahun pertama kepemimpinan merupakan fase membangun fondasi untuk percepatan pembangunan berikutnya.

“Satu tahun pertama adalah fase pondasi. Ke depan, kita pastikan kinerja pemerintah semakin terukur dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. IKU dan IKD menjadi alat evaluasi agar pembangunan tidak hanya administratif, tetapi menghasilkan outcome nyata,” katanya.

Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan kolaborasi perangkat daerah dalam mencapai target pembangunan.

Pemprov Kalbar juga memastikan arah pembangunan selaras dengan kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Ria Norsan, harmonisasi program pusat dan daerah menjadi kunci percepatan pembangunan.

“Kami berkomitmen menyelaraskan program pembangunan daerah dengan agenda nasional, mulai dari penguatan ekonomi, ketahanan pangan, peningkatan kualitas SDM, hingga percepatan penurunan kemiskinan dan stunting,” ujarnya.

Memasuki tahun kedua kepemimpinan, Pemprov Kalbar menargetkan capaian IKU dan IKD menjadi pijakan percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis, terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan hingga desa, serta penguatan daya saing ekonomi daerah.

“Kita bersyukur atas capaian satu tahun ini. Namun ini bukan akhir, melainkan awal untuk bekerja lebih keras agar pembangunan semakin merata dan manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat,” kata Ria Norsan.

Krisantus menambahkan sinergi semua pihak menjadi kunci percepatan pembangunan ke depan.

“Tahun pertama adalah pondasi, dan tahun berikutnya adalah percepatan. Dengan semangat kolaborasi, kita wujudkan Kalbar yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” ujarnya.

Pemprov Kalbar menegaskan penguatan IKU dan IKD akan terus menjadi instrumen utama untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.