Tata Kelola Ruang Laut jadi Fokus DKP Kalbar Agar Pembangunan Pesisir Berkelanjutan
- account_circle Admin
- calendar_month Rabu, 22 Jul 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Tata Kelola Ruang Laut jadi Fokus DKP Kalbar Agar Pembangunan Pesisir Berkelanjutan
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
YOKALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat tata kelola ruang laut sebagai fondasi pembangunan pesisir yang berkelanjutan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Tata Kelola Ruang Laut dan Pemanfaatan Ruang Laut Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Ruang Rapat Arwana, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (29/5/2026).
Rapat yang dipimpin Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Barat itu menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Natalia Karyawati, mengatakan pengelolaan ruang laut memerlukan sinergi berbagai pihak agar pembangunan dapat berjalan selaras dengan upaya menjaga kelestarian ekosistem pesisir.
“Ruang laut memiliki banyak fungsi dan kepentingan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara terintegrasi. Melalui koordinasi ini, kami ingin menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan agar pemanfaatan ruang laut dapat mendukung pembangunan sekaligus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Ketapang, serta sejumlah organisasi perangkat daerah dan instansi yang membidangi perencanaan pembangunan, hukum, perekonomian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, investasi, perhubungan, pariwisata, tata ruang, hingga pengelolaan kawasan konservasi.
Dalam forum tersebut, peserta membahas berbagai strategi pengelolaan ruang laut yang mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan, investasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat tanpa mengesampingkan aspek perlindungan lingkungan.
Menurut Natalia, tata kelola ruang laut yang baik menjadi pedoman penting dalam setiap proses pemanfaatan ruang sehingga potensi konflik kepentingan dapat diminimalkan dan pembangunan dapat berlangsung lebih terarah.
“Perencanaan yang baik akan memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang laut, baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Di sisi lain, kelestarian ekosistem pesisir dan laut tetap menjadi prioritas agar sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan,” katanya.
Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor juga diperlukan untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan instansi terkait. Dengan demikian, setiap program pembangunan di wilayah pesisir dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan saling mendukung.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap tata kelola ruang laut semakin tertib dan terpadu, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan sekaligus menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi biru di Kalimantan Barat.
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar