BREAKING NEWS
light_mode
Tag Terpopuler
Beranda » Kalbar » Gubernur Norsan Tekankan Kolaborasi Jaga Hutan dan Lingkungan Kalimantan Barat

Gubernur Norsan Tekankan Kolaborasi Jaga Hutan dan Lingkungan Kalimantan Barat

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

YoKalbar – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan dan hutan di Kalimantan Barat. Hal tersebut disampaikannya usai kegiatan Kick Off Program Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) di Pontianak, Kamis (29/1/2026).

Menurutnya, hutan memiliki peran vital sebagai penghasil karbon yang dibutuhkan manusia untuk kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, upaya perlindungan lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan agar fungsi hutan tetap terjaga.

“Pendekatan ke depan adalah bagaimana kita menjaga lingkungan supaya tetap lestari, hutan tetap baik, dan menghasilkan karbon yang cukup. Karbon ini sangat penting, bisa dikatakan sebagai jantung kehidupan,” kata Norsan.

Ia menjelaskan, dukungan pendanaan dari skema Green Climate Fund (GCF) menjadi salah satu instrumen penting dalam memperbaiki ekosistem yang telah mengalami kerusakan. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan pemulihan lingkungan, khususnya pada kawasan hutan yang terdampak aktivitas manusia.

Ia juga menegaskan terkait sektor usaha bahwa pemerintah tidak bermaksud menghambat aktivitas perusahaan, termasuk di sektor pertambangan. Namun, ia mengingatkan agar setiap perusahaan mematuhi kewajiban lingkungan, terutama dalam hal reklamasi pascatambang.

“Pesan kami kepada perusahaan, terutama pertambangan, setelah ditambang jangan lupa direklamasi. Ditanami kembali dengan tanaman hutan yang baik, sehingga lingkungan bisa pulih dan tumbuh kembali,” tegasnya.

Dalam upaya menekan laju deforestasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kata Norsan, tidak serta-merta membatasi investasi, melainkan menerapkan perizinan yang ketat sesuai ketentuan yang berlaku. Izin hanya diberikan apabila telah mendapat persetujuan dari kementerian terkait dan tidak melanggar kawasan hutan.

“Kalau kementerian memberikan izin, baru kita berikan. Tapi kalau tidak sesuai ketentuan, tidak kita keluarkan izinnya,” tambahnya.

Norsan mengungkapkan, luas kawasan hutan di Kalimantan Barat saat ini mencapai sekitar 8 juta hektare atau masih berada di atas ambang batas minimum nasional. Hal tersebut menjadi modal penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, investasi, dan kelestarian alam.

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BPBD Kalbar Ajak Warga Aktif Cegah Karhutla, Status Siaga Provinsi Masih Disiapkan

    BPBD Kalbar Ajak Warga Aktif Cegah Karhutla, Status Siaga Provinsi Masih Disiapkan

    • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    YOKALBAR– Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat mengajak masyarakat berperan aktif dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api di lingkungan sekitar. Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan pelibatan masyarakat menjadi kunci penting untuk mencegah kebakaran meluas. “Pelibatan masyarakat sangat […]

  • Heli PK-CFX Hilang Kontak di Sekadau, SAR Sisir Pedalaman Kalbar

    Heli PK-CFX Hilang Kontak di Sekadau, SAR Sisir Pedalaman Kalbar

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Yokalbar KALBAR– Insiden hilangnya kontak sebuah helikopter kembali terjadi di wilayah pedalaman Kalimantan Barat. Helikopter dengan kode registrasi PK-CFX dilaporkan lost contact di kawasan Desa Tapang Tingang, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kamis (16/4/2026). Helikopter tersebut diketahui beroperasi untuk perusahaan perkebunan KPN Plantation. Berdasarkan informasi awal, pesawat itu hilang kontak sekitar pukul 08.39 WIB saat […]

  • Rp170 Miliar Diselamatkan, Kasus Korupsi Bauksit di Kalbar Belum ada Tersangka

    Rp170 Miliar Diselamatkan, Kasus Korupsi Bauksit di Kalbar Belum ada Tersangka

    • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Yokalbar PONTIANAK – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melalui bidang pidana khusus kembali mengklaim penyelamatan keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan bauksit. Totalnya tak main-main, mencapai Rp170 miliar. Namun hingga kini, belum satu pun tersangka diumumkan ke publik. Penyidikan kasus ini sendiri dimulai berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor 01/0.1/Pid.1/01/2026 tertanggal 2 Januari […]

  • PLTU Ketapang Sukabangun Komitmen Terhadap Perlindungan Karyawan dan Penerapan K3

    PLTU Ketapang Sukabangun Komitmen Terhadap Perlindungan Karyawan dan Penerapan K3

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    YOKALBAR- Menyikapi kejadian yang melibatkan mitra kerja PT Limas Anugrah Steel di area PLTU Ketapang, Sukabangun, Manajemen PLTU Ketapang menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga almarhum. Peristiwa ini menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak. Manajer PLTU Ketapang, Sukabangun Zais Ariono telah berkoordinasi secara aktif dengan PT Limas Anugrah Steel untuk memastikan pemenuhan hak-hak karyawan yang […]

  • Surat Edaran Pembatasan Pembelian BBM Berhasil Tekan “Panic Buying” di Singkawang, Berikut Penjelasan Wawako Muhammadin

    Surat Edaran Pembatasan Pembelian BBM Berhasil Tekan “Panic Buying” di Singkawang, Berikut Penjelasan Wawako Muhammadin

    • calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    YOKALBAR, SINGKAWANG – Peristiwa “Antrean BBM Mengular” yang terjadi di SPBU Kota Singkawang menjelang Hari Raya Idul Fitri beberapa pekan lalu, kini sudah tak lagi terjadi serta sudah berangsur normal. Meski begitu, baru-baru ini Menteri Dalam Negeri (Mandagri) Tito Karnavian menyebutkan Surat Edara (SE) pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang dikeluarkan Wali Kota Singkawang Tjhai Chui […]

  • Kejari Singkawang Gelar Apel Pencanangan ZI Menuju WBK dan WBBM

    Kejari Singkawang Gelar Apel Pencanangan ZI Menuju WBK dan WBBM

    • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    YOKALBAR, SINGKAWANG – Kejaksaan Negeri Singkawang melaksanakan Apel Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kamis, 12 Februari 2026. Kegiatan yang digelar di halaman kantor Kejari tersebut diikuti oleh seluruh pegawai dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Apel pencanangan ini merupakan bentuk […]

expand_less