Pemprov Kalbar Raih TPAKD Terbaik se-Kalimantan
- account_circle Admin
- calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
YOKALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 sebagai TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan. Penghargaan ini menjadi dorongan bagi Pemprov Kalbar untuk memperluas akses pembiayaan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Grand Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10). Kegiatan yang dibuka Presiden RI Prabowo Subianto itu mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.
Gubernur Kalbar Ria Norsan menyampaikan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja sama pemerintah daerah, regulator keuangan, dan masyarakat dalam memperluas akses layanan keuangan.
“Alhamdulillah, Kalimantan Barat berhasil menjadi yang terbaik di wilayah Kalimantan. Penghargaan ini merupakan hasil kerja sama semua pihak. Saya mengucapkan terima kasih kepada OJK Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan bimbingan, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar, serta masyarakat yang turut mendukung upaya ini,” kata Norsan usai menerima penghargaan.
Menurut Norsan, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Terlebih, kemudahan memperoleh layanan dan pembiayaan formal berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi UMKM, petani, nelayan, dan kelompok usaha masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar penghargaan tersebut tidak berhenti sebagai capaian seremonial. Program perluasan akses keuangan, kata dia, harus benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk mereka yang selama ini kesulitan memperoleh modal usaha.
“Setelah meraih penghargaan ini, kerja kita justru harus semakin keras. Jangan sampai masyarakat masih terjerat rentenir karena kesulitan mengakses modal. Program KUM Peduli Kredit Melawan Rentenir yang telah kita luncurkan bersama Bank Kalbar dan Jamkrida harus benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke desa-desa di 14 kabupaten/kota,” ujarnya.
Selain memperluas pembiayaan, Norsan menekankan pentingnya tata kelola program, peningkatan literasi keuangan, dan percepatan digitalisasi. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pemanfaatan QRIS serta fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal bagi UMKM.
“Ini bukan soal piala, tetapi soal keadilan ekonomi. Saya ingin memastikan ekonomi kerakyatan Kalbar tumbuh tangguh, inklusif, dan menyejahterakan masyarakat. Mari kita perkuat kolaborasi dan literasi keuangan agar semakin banyak warga Kalbar memperoleh akses terhadap layanan keuangan formal,” tegasnya.
Norsan berharap penghargaan TPAKD Award 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas program dan memperluas manfaatnya bagi masyarakat.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja bersama. Semoga ikhtiar ini membawa keberkahan bagi Kalimantan Barat,” pungkasnya.
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar