Kejar Pemerataan Pendidikan, Pemprov Kalbar Perluas Internet Gratis dan Tekan Angka Putus Sekolah
- account_circle Admin
- calendar_month Minggu, 3 Mei 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat berbagai program pemerataan pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Selain memberikan bantuan biaya pendidikan, pemerintah juga memperluas akses internet gratis di sekolah dan menggencarkan penanganan anak yang belum mengenyam pendidikan formal.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi juga dari kualitas manusia yang dihasilkan melalui pendidikan.
“Investasi terbaik bukan pada pembangunan fisik semata, tetapi pada kualitas manusia. Pendidikan adalah kunci jika kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Salah satu program yang terus diperluas ialah penyediaan internet gratis di sekolah. Program yang sebelumnya diterapkan di sembilan sekolah percontohan kini mulai diperluas ke berbagai daerah, termasuk wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses digital.
Norsan menilai ketersediaan internet menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memperluas akses informasi bagi peserta didik.
“Kita ingin siswa di daerah memiliki akses informasi yang sama dengan wilayah lain, bahkan dunia internasional,” katanya.
Selain penguatan infrastruktur digital, Pemprov Kalbar juga melanjutkan program subsidi biaya pendidikan bagi 21 ribu siswa SMA, SMK, dan SLB swasta di 274 sekolah yang telah berjalan sejak 2025.
Program tersebut diharapkan mampu mengurangi beban ekonomi keluarga sekaligus mencegah anak putus sekolah karena kendala biaya.
“Saya tidak ingin ada anak yang berhenti sekolah hanya karena persoalan biaya. Pendidikan adalah hak semua warga,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah masih menghadapi tantangan tingginya jumlah anak yang belum mengakses pendidikan formal, yang tercatat mencapai lebih dari 114 ribu orang.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Kalbar menjalankan Program Desa Sakti yang melibatkan pemerintah hingga tingkat desa untuk mendata dan mengembalikan anak-anak ke bangku sekolah.
Program itu turut diperkuat melalui berbagai kolaborasi lintas sektor, seperti pendidikan kesetaraan bagi pekerja, pengembangan sekolah unggulan, serta revitalisasi taman budaya sebagai ruang belajar dan kreativitas masyarakat.
Upaya tersebut dinilai mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan data terbaru, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat mencapai 72,09 atau masuk kategori tinggi, meningkat 1,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Ke depan, Pemprov Kalbar menargetkan IPM meningkat hingga kisaran 73,11–75 melalui penguatan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha.
“Pendidikan adalah fondasi pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Karena itu, tanggung jawab mencerdaskan generasi bangsa harus menjadi komitmen bersama,” pungkas Norsan.
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar