BREAKING NEWS
light_mode
Tag Terpopuler
Beranda » Kalbar » Disdikbud Kalbar Perketat Skema Jarak pada Jalur Domisili SPMB 2026

Disdikbud Kalbar Perketat Skema Jarak pada Jalur Domisili SPMB 2026

  • account_circle Admin
  • calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

YOKALBAR- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Barat melakukan penyesuaian pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, terutama pada jalur domisili yang selama ini menjadi salah satu jalur dengan jumlah pendaftar terbanyak.

Perubahan tersebut disampaikan saat sosialisasi petunjuk teknis (juknis) SPMB 2026 kepada kepala sekolah dan sejumlah pemangku kepentingan pendidikan di Kalimantan Barat, Sabtu (30/4/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kalbar, Syarif Faisal, mengatakan revisi dilakukan untuk menciptakan sistem seleksi yang lebih proporsional dan memberikan rasa keadilan bagi calon peserta didik.

“Fokus perubahan tahun ini ada pada penilaian jarak di jalur domisili. Kami memperinci rentang jarak agar hasil seleksi lebih mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan,” ujarnya.

Menurut Faisal, pada pelaksanaan tahun sebelumnya, calon siswa yang tinggal lebih dari dua kilometer dari sekolah tujuan memperoleh nilai yang sama, meskipun jarak tempat tinggal mereka berbeda cukup jauh.

Kondisi tersebut dinilai kurang ideal karena siswa yang berjarak dua kilometer dan sepuluh kilometer dari sekolah tetap memperoleh poin yang sama dalam proses seleksi.

Untuk SPMB 2026, Disdikbud Kalbar mengubah sistem penilaian dengan memperbanyak kategori jarak. Jika sebelumnya rentang penilaian menggunakan lima kelompok besar, kini pembagian jarak dibuat lebih rinci mulai dari 0–250 meter, 250–500 meter, hingga lebih dari 4,5 kilometer.

Melalui skema baru ini, nilai yang diperoleh calon siswa akan lebih sesuai dengan jarak domisili mereka terhadap sekolah tujuan.

“Sekarang perbedaannya lebih terlihat. Siswa yang tinggal lebih dekat tentu memiliki nilai yang berbeda dengan yang jaraknya lebih jauh. Ini untuk menghindari kesan bahwa semua jarak di atas dua kilometer dianggap sama,” jelasnya.

Meski terdapat perubahan dalam penilaian jarak, komposisi seleksi pada jalur domisili tetap tidak berubah. Sebanyak 70 persen penilaian berasal dari jarak tempat tinggal calon siswa, sedangkan 30 persen lainnya berasal dari nilai akademik selama lima semester.

Selain jalur domisili, Disdikbud Kalbar juga melakukan penyempurnaan pada jalur prestasi. Tahun ini, nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) mulai masuk dalam komponen penilaian dengan bobot 20 persen.

Sementara itu, nilai akademik selama lima semester tetap menjadi faktor utama dengan porsi 70 persen, sedangkan prestasi non-akademik mendapatkan bobot 10 persen.

“Penambahan TKA dilakukan untuk memperkuat objektivitas seleksi, namun rekam jejak akademik siswa selama di sekolah tetap menjadi penilaian terbesar,” kata Faisal.

Untuk jalur afirmasi, kuota tetap dialokasikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, peserta didik berkebutuhan khusus, anak guru, serta siswa yang mengikuti perpindahan tugas orang tua.

Di sisi lain, Disdikbud Kalbar memastikan pelaksanaan SPMB tetap mempertimbangkan kondisi geografis daerah. Sekolah yang berada di kawasan terpencil, tertinggal, dan terluar (3T) diberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan sistem penerimaan.

Menurut Faisal, sekolah yang mengalami keterbatasan jaringan internet maupun sarana teknologi tidak diwajibkan menerapkan sistem daring secara penuh.

“Kami tidak ingin kendala akses menjadi hambatan bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Karena itu, sekolah di wilayah 3T akan diberikan penyesuaian sesuai kondisi masing-masing,” pungkasnya.

Selain menyosialisasikan perubahan aturan, Disdikbud Kalbar juga mulai menyiapkan tahapan teknis pelaksanaan SPMB 2026 melalui pelatihan operator sekolah pada Mei mendatang, sebelum pembuatan akun calon siswa dibuka pada pertengahan Juni.

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dari Briefing hingga Pendinginan, Strategi BPBD Kalbar Tekan Karhutla di Sejumlah Daerah

    Dari Briefing hingga Pendinginan, Strategi BPBD Kalbar Tekan Karhutla di Sejumlah Daerah

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    YOKALBAR- Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat tak hanya soal pemadaman di lapangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat kini mengedepankan strategi berbasis analisis data titik panas (hotspot) untuk mempercepat respons dan mencegah kebakaran meluas. Berdasarkan laporan Pusdalops per 6 Maret 2026, karhutla terpantau terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Kota Pontianak, […]

  • upati Sambas Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Sukseskan Ekspedisi Merah Putih 2026

    Bupati Sambas Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Sukseskan Ekspedisi Merah Putih 2026

    • calendar_month Rabu, 22 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    YOKALBAR SAMBAS – Bupati Sambas Satono mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan berkolaborasi dalam pelaksanaan Ekspedisi Merah Putih 2026 yang akan digelar pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Ajakan tersebut disampaikan Satono sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan Rumah Jurnalis dalam rangka memperkuat semangat kebangsaan […]

  • BPBD Kalbar Catat 485 Titik Panas, Ketapang Masih Jadi Wilayah Terbanyak

    BPBD Kalbar Catat 485 Titik Panas, Ketapang Masih Jadi Wilayah Terbanyak

    • calendar_month Rabu, 22 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

      PONTIANAK – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat mencatat sebanyak 485 titik panas (hotspot) terdeteksi di wilayah Kalimantan Barat berdasarkan data BMKG pada 20 Juli 2026. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Ketapang masih menjadi daerah dengan titik panas terbanyak. Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalbar, Daniel, mengatakan pihaknya terus meningkatkan kesiapsiagaan bersama […]

  • Ketua Karang Taruna Kabupaten/Kota se-Kalbar Resmi Terpilih, Siap Perkuat Konsolidasi Organisasi

    Ketua Karang Taruna Kabupaten/Kota se-Kalbar Resmi Terpilih, Siap Perkuat Konsolidasi Organisasi

    • calendar_month Sabtu, 11 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ketua Karang Taruna Kabupaten/Kota se-Kalbar Resmi Terpilih, Siap Perkuat Konsolidasi Organisasi PONTIANAK – Sebanyak 11 Ketua Karang Taruna Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat resmi terpilih melalui Temu Karya Daerah (TKD) yang digelar di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Sabtu (11/7/2026). Seluruh proses pemilihan berlangsung sesuai mekanisme organisasi dan menghasilkan kepengurusan baru yang akan melanjutkan konsolidasi Karang Taruna […]

  • BNPB Soroti Lonjakan Karhutla, Mitigasi Dini dan Operasi Terpadu Diperkuat

    BNPB Soroti Lonjakan Karhutla, Mitigasi Dini dan Operasi Terpadu Diperkuat

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    YOKALBAR– Lonjakan drastis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat pada awal 2026 menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menegaskan pentingnya mitigasi dini dan penguatan operasi terpadu lintas sektor untuk mencegah bencana semakin meluas. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat 2026 yang dihadiri Kepala BNPB, Suharyanto, […]

  • Rp39 Miliar Dana RBP REDD Perkuat Visi Ria Norsan Wujudkan Kalbar Hijau dan Berkelanjutan

    Rp39 Miliar Dana RBP REDD Perkuat Visi Ria Norsan Wujudkan Kalbar Hijau dan Berkelanjutan

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    YOKALBAR PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperoleh anggaran Rp39 miliar yang dikelola melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam skema Result Based Payment (RBP) REDD+. Anggaran ini menjadi instrumen strategis dalam mendukung visi Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, MM, MH untuk mewujudkan pembangunan daerah yang hijau, berkelanjutan, dan berdaya saing. Gubernur […]

expand_less