Ratas dengan Presiden, Norsan Fokus Perkuat Modifikasi Cuaca dan Waterbombing di Sisa Titik Api

Yokalbar PONTIANAK — Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan didampingi Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalimantan Barat, dan Danlanud Supadio, mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara daring, Rabu (16/9/2026).

Rapat tersebut turut diikuti Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Panglima TNI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta para gubernur dan unsur Forkopimda dari sejumlah provinsi. Pertemuan membahas perkembangan penanganan berbagai bencana di Indonesia, termasuk evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam laporan yang disampaikan Kepala BNPB, luas karhutla yang masih terbakar secara nasional tercatat sekitar 393,8 hektare yang tersebar di enam provinsi. Penanganan terus dilakukan melalui operasi terpadu, baik di darat maupun udara.

Salah satu tantangan utama dalam penanganan karhutla adalah kebakaran di kawasan lahan gambut. Karakteristik gambut memungkinkan api bertahan di bawah permukaan tanah dan kembali muncul meski api di permukaan telah berhasil dipadamkan. Kondisi ini menyebabkan potensi munculnya asap maupun titik api baru tetap perlu diantisipasi melalui patroli, pendinginan, pemantauan, dan penanganan berkelanjutan.

Gubernur Ria Norsan menegaskan, capaian yang telah diraih dalam penanganan karhutla merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur yang terlibat. Namun demikian, ia mengingatkan agar seluruh pihak tidak menurunkan kewaspadaan.

“Karhutla belum selesai. Memang sebagian besar sudah berhasil kita tangani, tetapi masih ada yang membutuhkan penanganan. Apalagi karakteristik lahan gambut membuat api berpotensi muncul kembali. Karena itu, operasi darat, operasi udara, patroli dan pencegahan harus terus kita perkuat sampai kondisi benar-benar aman,” ujar Ria Norsan.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama seluruh unsur terkait akan terus memperkuat operasi darat untuk menangani titik api secara langsung, sekaligus melanjutkan operasi water bombing sebagai dukungan penanganan dari udara. Patroli dan pemantauan juga terus ditingkatkan guna mendeteksi potensi kemunculan titik api baru sejak dini.

Upaya penanganan karhutla juga diperkuat melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan akibat kondisi atmosfer yang relatif kering dan pertumbuhan awan hujan yang terbatas.

“OMC tetap kita dukung dan operasi udara juga terus berjalan sesuai kondisi di lapangan. Tetapi kondisi cuaca masih menjadi tantangan. Karena itu, sembari menunggu hujan alami membaik, penanganan di darat dan upaya pencegahan harus tetap berjalan,” kata Gubernur.

Berdasarkan hasil evaluasi, penanganan karhutla secara masif dan berkelanjutan masih diperlukan setidaknya hingga awal November 2026. Fokus penanganan tidak hanya pada pemadaman api yang terlihat di permukaan, tetapi juga memastikan api tidak kembali muncul, terutama di kawasan gambut.

Dalam ratas tersebut, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam terjadinya karhutla. Penelusuran diminta dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap korporasi maupun perorangan, berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain penegakan hukum, Presiden juga menekankan pentingnya langkah pencegahan melalui edukasi dan pendampingan kepada masyarakat. Pemerintah bersama TNI dan Polri diharapkan dapat memberikan dukungan, termasuk penyediaan peralatan dan penyuluhan, agar aktivitas pembukaan lahan tidak memicu terjadinya kebakaran.

Pemerintah juga didorong untuk melakukan kajian lebih mendalam bersama para ahli gambut, baik dari dalam maupun luar negeri, guna menemukan pendekatan yang lebih efektif dalam menangani karakteristik lahan gambut serta mencegah terjadinya karhutla berulang.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Gubernur Ria Norsan menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

“Yang kita lakukan bukan hanya memadamkan api, tetapi bagaimana api tidak muncul kembali. Karena itu, pencegahan, patroli, penegakan hukum dan edukasi masyarakat harus berjalan bersama. Perlindungan masyarakat, kualitas udara, keselamatan penerbangan dan lingkungan menjadi prioritas kita,” tegasnya.

Menurut Norsan, penanganan karhutla membutuhkan komitmen dan konsistensi seluruh pihak. Setiap unsur memiliki peran penting dalam memastikan kondisi Kalimantan Barat semakin terkendali dan masyarakat tetap terlindungi dari dampak karhutla.

“Kita tidak boleh lengah. Seluruh kekuatan harus terus bergerak sampai karhutla benar-benar terkendali,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Plt. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Barat, serta Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat.