Gubernur Ria Norsan Tegaskan Komitmen Dukung Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan
- account_circle Admin
- calendar_month Senin, 6 Jul 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Gubernur Ria Norsan saat Penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan terkait Perdagangan Karbon dan Peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (6/7/2026).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung pengembangan perdagangan karbon di sektor kehutanan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi hijau sekaligus menjaga kelestarian hutan.
Komitmen tersebut disampaikan usai menghadiri acara Penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan terkait Perdagangan Karbon dan Peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Menurut Norsan, peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub menjadi momentum penting dalam mendukung pencapaian target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) Indonesia melalui optimalisasi sektor kehutanan sebagai penyerap karbon utama.
“Peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola perdagangan karbon nasional. Bagi Kalimantan Barat yang memiliki kawasan hutan yang luas, ini merupakan instrumen penting untuk mengelola hutan secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui mekanisme perdagangan karbon yang transparan dan akuntabel,” ujar Norsan.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat implementasi perdagangan karbon di daerah. Menurutnya, pemerintah daerah juga berkomitmen memberikan kemudahan perizinan sekaligus memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi standar keberlanjutan yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengatakan penyerahan persetujuan perdagangan karbon sekaligus peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub menandai era baru tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan yang lebih terintegrasi, transparan, dan berdaya saing global.
Menurutnya, sektor kehutanan menjadi salah satu pilar utama dalam pencapaian target E-NDC Indonesia serta program Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
“Peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan langkah nyata pemerintah dalam membangun tata kelola karbon yang lebih baik. Hutan Indonesia tidak hanya dipandang sebagai sumber kayu, tetapi juga sebagai aset ekonomi hijau yang mampu memberikan nilai tambah bagi negara dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Raja Juli Antoni menjelaskan, Indonesia Forestry Carbon Hub dirancang sebagai pusat data digital yang mampu memantau kinerja penyerapan karbon di seluruh Indonesia. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah praktik double counting sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar karbon internasional terhadap kualitas kredit karbon Indonesia.
Ia juga mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan mitra internasional untuk memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan perdagangan karbon berbasis kelestarian hutan.
“Dengan tata kelola yang baik, Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu pemimpin perdagangan karbon dunia yang berbasis pada pelestarian hutan dan keadilan sosial,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, mengapresiasi keberhasilan pemerintah membangun sistem perdagangan karbon sektor kehutanan melalui Indonesia Forestry Carbon Hub.
Menurut Hashim, program tersebut merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang berhasil direalisasikan dengan cepat melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
“Dunia internasional mulai melihat bahwa Indonesia tidak hanya menyampaikan komitmen, tetapi juga mampu menghadirkan implementasi nyata. Program ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam upaya penanganan perubahan iklim di tingkat global,” katanya.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, perwakilan pemerintah daerah, serta pelaku usaha yang mendukung pengembangan perdagangan karbon dan transisi menuju ekonomi hijau.
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar