Kesbangpol Kalbar Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Tingkatkan Indeks Demokrasi
- account_circle Admin
- calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam mendukung pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kalimantan Barat.
Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Barat yang dibuka oleh Wagub Kalbar, Krisantus Kurniawan di Ruang Lotus 2, Novotel Pontianak Convention Center, Jalan Budi Karya Nomor 88, Pontianak, pada Kamis (19/11/2026).
Kepala Kesbangpol Kalbar, Mohammad Bari, mengatakan kegiatan tersebut telah dipersiapkan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari narasumber, pemangku kepentingan, hingga kesiapan administrasi dan sarana pendukung.
Menurutnya, rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan dan metodologi pengukuran IDI, sekaligus mengidentifikasi perkembangan serta tantangan demokrasi di Kalimantan Barat.
“Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mendukung pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat,” ujarnya.
Bari menjelaskan, melalui forum tersebut pihaknya juga menghimpun data, informasi, masukan, serta rekomendasi yang nantinya menjadi bahan evaluasi dan perumusan kebijakan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Kalbar.
Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, di antaranya Kelompok Kerja IDI Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah daerah, DPRD, TNI-Polri, Badan Pusat Statistik (BPS), penyelenggara pemilu, Komnas HAM, Komisi Informasi, serta pengurus partai politik tingkat provinsi.
Selain itu, turut hadir Kepala Kesbangpol dan Kepala BAPPERIDA kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi, serta insan pers dan media massa.
Dalam rapat koordinasi tersebut, peserta juga mendapatkan paparan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan BPS Provinsi Kalimantan Barat, yang dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab untuk menggali berbagai masukan dan rekomendasi.
Bari berharap kegiatan ini dapat membangun komitmen bersama seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam pelaksanaan pengukuran IDI.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap terbangun komitmen dan kerja sama seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam pelaksanaan IDI, sehingga pengukuran yang dihasilkan semakin objektif, transparan, dan mencerminkan kondisi demokrasi yang sesungguhnya,” harapnya.
Ia optimistis, sinergi dan partisipasi berbagai pihak dalam pengukuran demokrasi dapat menjadi salah satu upaya mendorong peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Barat pada tahun-tahun mendatang.
Usai menghadiri kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengapresiasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalbar di Hotel Novotel Pontianak, Kamis (19/11/2026).
Krisantus menilai capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalbar yang berada di peringkat pertama regional Kalimantan dan peringkat keempat nasional menjadi indikator positif bagi perkembangan demokrasi di daerah.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan kualitas partisipasi publik serta kemampuan masyarakat dalam memahami dinamika politik, termasuk dalam menentukan pilihan pada pelaksanaan pemilu.
“Saya mengapresiasi Kesbangpol Kalbar yang telah menginisiasi kegiatan ini. Kita ketahui bahwa IDI Kalbar berada pada peringkat pertama regional Kalimantan dan peringkat keempat nasional,” ujarnya.
Ia mengatakan, capaian demokrasi tidak hanya dilihat dari pelaksanaan pemilu, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi serta kemampuan menentukan pilihan secara rasional.
Krisantus menjelaskan, dalam pemilu terdapat beragam karakter pemilih. Di antaranya pemilih tradisional yang menentukan pilihan berdasarkan faktor historis, termasuk mengikuti pilihan yang telah menjadi kebiasaan keluarga atau lingkungan sejak dahulu.
Selain itu, terdapat pemilih rasional yang tidak fanatik terhadap kelompok tertentu, melainkan mempertimbangkan gagasan, program, serta komitmen calon maupun partai politik sebelum menentukan pilihan.
Namun, ia juga menyoroti masih adanya praktik politik transaksional yang menjadikan uang sebagai faktor penentu pilihan politik masyarakat.
“Pemilih itu ada yang tradisional, melihat historis nenek moyang dan mengikuti sampai sekarang. Ada juga pemilih rasional yang tidak fanatik terhadap kelompok, tetapi memilih berdasarkan gagasan dan komitmen calon maupun partainya. Kemudian ada juga istilah wani piro, ada duit ada suara. Nah, inilah yang harus kita minimalisir,” katanya.
Ia berharap penguatan sinergi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, serta berbagai elemen masyarakat dapat terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Kalimantan Barat.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemprov Kalbar juga mendorong adanya evaluasi dan penguatan strategi dalam menjaga partisipasi publik, meningkatkan kesadaran politik masyarakat, serta membangun demokrasi yang lebih berkualitas, berintegritas, dan bebas dari praktik politik transaksional.
- Penulis: Admin





Views Last 7 days : 429
Views This Month : 429
Views This Year : 429
Total views : 10429
Who's Online : 0
Saat ini belum ada komentar